KATA PENGANTAR
Puji
dan syukur kehadirat Allah SWT karena hanya dengan berkat rahmat dan
hidayah-Nya jualah saya dapat menyelesaikan tugas makalah Mata Kuliah Akuntansi
Sektor Publik yang berjudul “Teknik Akuntansi Keuangan Pemerintah”.
Sebagaimana judul diatas,
makalah ini disusun untuk membuka
wawasan kita sebagai mahasiswa untuk lebih mengenal lebih dalam apa itu
Teknik Akuntansi Keuangan Pemerintah, serta dapat memahami dan dapat
mengamalkan ilmu yang ada didalammya yang dapat dimanfaatkan di masa yang akan
datang.
Dengan
selesainya makalah ini, saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya
kepada Bapak Drs. Syaharman MM. selaku Dosen Mata Kuliah Akuntansi Sektor
Publik. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca
dan penulis pada khususnya.
Medan, 7
Januari 2014
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar
belakang
Akuntansi merupakan aktivitas jasa untuk meyediakan informasi yang
diperlukan dalam pengambilan keputusan. Pada pemerintahan pengambilan keputusan
terkait dengan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Pada dasarnya akuntansi
baik pada sektor swasta maupun pada pemerintahan, dibagi menjadi dua bagian,
yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan dapat didefinisikan
sebagai suatu prinsip, metode, dan teknik pencatatan dan pengorganisasian data
keuangan atas operasi/kegiatan suatu entitas untuk menghasilkan dan memberikan
informasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang rasional.
Ruang lingkup akuntansi keuangan pemerintah meliputi semua kegiatan yang
mencakup pengumpulan data, penganalisaan, pengklasifikasian, pencatatan, dan
pelaporan atas transaksi keuangan pemerintah sebagai suatu entitas serta
penafsiran terhadap hasil – hasilnya.
Sistem akuntansi yang dirancang dan dijalankan secara baik akan menjamin
dilakukannya prinsipstewardship dan accountability dengan
baik pula. Pemerintah atau unit kerja pemerintah perlu memiliki sistem
akuntansi yang tidak saja berfungsi sebagai alat pengendalian transaksi
keuangan, akan tetapi sistem akuntansi tersebut hendaknya mendukung pencapaian
tujuan organisasi
B. Tujuan
1. Apakah
yang di maksud dengan akuntansi keuangan pemerintahan ?
2. Apa
sajakah teknik akuntansi keuangan pemerintahan ?
3. Bagaimanakah
cara kerja akuntansi- akuntansi keuangan pemerintahan ?
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian
akuntansi
Akuntansi
merupakan kegiatan jasa yang berfungsi menyediakan informasi keuangan suatu
badan usaha tertentu. Informasi ini disajikan dalam laporan keuangan yang
terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan laba ditahan, laporan perubahan
posisi keuangan serta catatan atas laporan keuangan.
B. Kebijakan
Akuntansi (Accounting Policies)
Dalam IPSAS(
internasional public sector accounting standart ) NO. 1 paragraf 37 disebutkan
bahwa manajemen harus memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi entitas dan
meyakinkan bahwa laporan keuangan telah memberikan informasi sebagai berikut :
1.
Relevan dengan pengambilan keputusan bagi para
pemakai. Informasi yang relevan harus mempunyai seperangkat standar yang jelas
dengan tujuan akuntansi dan berlandaskan pada konsep-konsep yang jelas serta
dapat diterima umum.
2.
Reliabel (dapat dipercaya) yang berarti
informasi harus :
a.
Disajikan
secara cepat dalam hal kinerja dan posisi keuangan entitas,
b.
Mencerminkan substansi ekonomi atas kejadian-kejadian
dan transaksi-transaksi dan tidak hanya bentuk formalitasnya,
c.
Netral yang berarti bebas dari bias dan kesalahan,
d.
Kehati-hatian (prudent), dan
e.
Lengkap dalam semua hal yang material.
C. Karakteristik laporan keuangan
Selanjutnya,
lampiran IPSAS No. 1 menyajikan karakteristik kualitatif agar laporan keuangan
menjadi informasi yang berguna bagi para pemakai laporan keuangan.
Karakteristik kualitatif tersebut adalah understandability, relevance,
reliability, and comparability.
1. Dapat
dimengerti (Understandability)
Informasi
harus dapat dimengerti oleh para pemakai laporan keuangan. Dengan demikian,
para pemakai laporan keuangan diharapkan dapat dimengerti atau memahami
artinya. Untuk tujuan ini, para pemakailaporan keuangan diasumsikan mempunyai
pengetahuan atas aktivitas dan lingkungan entitas yang beroperasi dan mau
mempelajari informasi tersebut.
2. Relevance
Informasi
harus relevan bagi para pemakai laporan keuangan sehingga informasi dapat
digunakan untuk mengevaluasi masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan
dating. Informasi yang relevan adalah informasi yang disajikan tepat waktu.
3. Materiality
Informasi
yang relevan dipengaruhi oleh sifat dan materialnya. Informasi dikatakan
material jika salah saji laporan keuangan dapat mepengaruhi pengambilan
keputusan bagi para pemakai laporan keuangan.
4. Reliabilit
Informasi
yang reliabel (dapat dipercaya) adalah informasi yang bebas dari bias dan
kesalahan material.
5. Faithul
Representation
Informasi
yang mengenai transaksi atau kejadian lainnya secara tepat harus disajikan
sesuai dengan substansi transaksi dan kejadian lainnya, serta tidak hanya
bentuk formalitasnya saja.
6. Substance
Over Form
Informasi
akuntansi disajikan secara jujur atas transaksi dan kejadian yang harusnya
disajikan. Transaksi atau kejadian tersebut disajikan sesuai dengan
substansinya dan realitas ekonomi, bukan hany mengikuti aspek formalitasnya
saja. Substansi transaksi dan kejadian lainnya tidak selalu konsisten dengan
aspek formalitasnya.
7. Neutrality
Informasi
yang netral adalah informasi yang bebas dari bias. Laporan keuangan dikatakan
tidak netral jika informasinya telah dipilih dan dirancang untuk memengaruhi
pengambilan keputusan agar dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan
sebelumnya.
8. Prudence
Kehati-hatian
meruoakan pelaksanaan pertimbangan yang memerlukan pembuatan estimasi menurut
kondisi ketidakpastian, seperti aktiva dan pendapatan yang tidak dinilai
terlalu tinggi (overstated) dan kewajiban atau beban yang tidak
dinilai terlalu rendah (understated).
9. Completeness
Informasi
laporan keungan harus disajikan secara lengkap dengan batas materialitas dan
biaya.
10. Comparability
Informasi
dalam laporan keuangan dapat diperbandingkan ketika para pemakai laporan
keuangan mampu mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara informasi
tersebut dan informasi laporan lainnya. Perbandingan tersebut meliputi :
a. Perbandingan
laporan keuangan dengan entitas yang berbeda dan
b. Perbandingan
laporan keuangan atas periode waktu yang sama.
D. Basis
Akuntansi
Basis
akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas
untuk mengikuti pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realiasai
anggaran. Sementara itu, basis akrual digunakan untuk pengakuan asset,
kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.
Basis
kas untuk laporan realisasianggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat
kas diterima di rekening kas umum Negara, daerah atau entitas pelaporan.
Belanja diakui pada saat kas dikeluarkan. Entitas pelaporan tidak menggunakan
istilah laba. Basis akrual untuk neraca berarti asset, kewajiban, dan ekuitas
dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi tanpa memperhatikan saat
kas diterima atau dibayar.
Entitas
pelaporan yang menyajikan laporan kinerja keuangan menyelenggarakan akuntansi
dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual sepenuhnya, baik
dalam pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan
aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Meskipun demikian, penyajian laporan
realisasi anggaran tetap berdasarkan basis kas.
Basis akuntansi juga menentukan
kapan transaksi dan peristiwa yang terjadi diakui, contohnya bila organisasi
mengadopsi basis akrual penuh, transaksi diakui ketika transaksi tersebut
memiliki dampak ekonomi yang substantif.
Kalau yang diadopsi basis kas,
transaksi diakui hanya kalau kas yang berhubungan dengan transaksi tersebut
diterima atau dibayarkan. Fokus pengukuran dari suatu entitas akuntansi
menentukan apa yang akan dilaporkan, dengan kata lain, jenis aktiva dan
kewajiban apa saja yang diakui secara akuntansi dan dilaporkan dalam neraca.
Konsep basis akuntansi dan fokus pengukuran ini berhubungan erat dan pemilihan
salah satu akan mengimplikasikan pemilihan yang lain.
Contoh kalau basis kas yang dipilih,
maka fokus pengukurannya juga atas kas saja, sehingga implikasinya hanya aktiva
lancar kas yang dilaporkan dalam neraca. Perubahan dalam aktiva tetap dan
kewajiban jangka panjang tidak diakui.
Misalnya,
sebuah organisasi membeli kendaraan seharga Rp 200juta, jurnal yang terjadi
kalau menggunakan basis kas dengan fokus pengukuran sumber daya jangka pendek
adalah:
Belanja
Kendaraan
200.000.000
Kas
200.000.000
Dengan cara tersebut, pemerintah
tidak akan melaporkan kendaraan sebagai aktiva di neracanya. Pemerintah akan
mencatat baik kenaikan maupun penurunan kas di Laporan Pendapatan dan Belanja
Dana atau laporan yang sebanding yang menjelaskan perubahan dalam saldo dana.
Dampaknya, kendaraan akan dibebankan seluruhnya pada waktu dibeli, yang
nantinya akan ditutup ke ekuitas dana.
Jika suatu entitas mengadopsi basisi
akrual penuh seperti diharuskan untuk perusahaan, maka fokus pengukurannya
biasanya meliputi semua sumber daya ekonomi dan neracanya akan melaporkan semua
aktiva dan kewajiban, baik lancar maupun tidak lancar. Perubahan dalam aktiva
tetap bersih dan kewajiban jangka panjang diakui sebagai pendapatan atau beban.
Misalnya
sebuah organisasi membeli kendaraan seharga Ro 200juta. Jurnal yang terjadi
kalau menggunakan basis akrual penuh adalah
Kendaraan
200.000.000
Kas
200.000.000
Di banyak lingkungan perusahaan,
basis akuntansi dan fokus pengukuran menjadi permasalahan tersendiri yang
seringkalai menjadi perdebatan. Hal tersebut muncul karena banyak entitas
pemerintahan yang menggunakan anggaran dengan berbasis kas sehingga dibutuhkan
data realisasi anggaran yang berbasis kas pula.
Dalam konteks tersebut,
dikembangkanlah basis akuntansi berupa basis kas yang akan menghasilkan
informasi yang bersifat jangka pendek. Permasalahan muncul karena entitas
tersebut juga dituntut untuk menyusun neraca yang juga menyajikan informasi
yang bersifat jangka panjang (aktiva tetap dan utang jangka panjang).
Dengan kata lain, dalam lingkungan
pemerintahan seperti itu, ada tuntutan untuk menggunakan basis kas dengan fokus
pengukuran jangka panjang. Dari sinilah berkembang basis akuntansi yang disebut
dengan basis kas yang dimodifikasi. Dengan basis kas yang dimodifikasi
tersebut, transaksi pembelian kendaraan senilai Rp 200juta akan dicatat dalam
dua kali penjurnalan:
Belanja
Kendaraan
200.000.000
Kas
200.000.000
Kendaraan
200.000.000
Ekuitas
Dana
200.000.000
Jurnal kedua dilakukan untuk
memenuhi tuntutan fokus pengukuran jangka panjang. Terlepas dari apakah suatu
entitas melaporkan aktiva dan kewajiban jangka panjang di neraca dananya,
entitas tersebut harus melakukan kontrol akuntansi atas aktiva dan kewajiban
tersebut. Manajemen dan konstituen lain mungkin ingin tahu dengan semua sumber
daya dan kewajiban entitas tersebut dan tidak hanya ingin tahu atas aktiva dan
kewajiban yang ada di neraca saja.
Oleh karena itu, entitas wajib
membuat catatan akuntansi atas semua aktiva dan kewajiban serta memasukkan
dalam laporan keuangan suatu skedul yang tidak hanya menyatakan mengenai aktiva
dan kewajiban tersebut namun juga menunjukkan perubahannya dalam tahun
tersebut.
E. Prinsip-prinsip
Dasar Akuntansi
a.
Prinsip biaya historis, biaya (cost) memiliki
keunggulan dan lebih dapat diandalkan dari pada penilaian lainnya.
b.
Prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui jika
telah direalisasi atau dapat direalisasi dan telah dihasilkan. Pendekatan ini
sering dipandang sebagai prinsip pengakuan pendapatan.
c.
Prinsip penandingan (matching concept) menyatakan
bahwa beban dibandingkan dengan pencapaian (pendapatan) merupakan hal yang
rasional dan dapat diterapkan.
Prinsip
pengukuran penuh berarti harus memberikan informasi yang mencukupi untuk
memengaruhi penilaian dan keputusan pemakai. Prinsip ini disebut dengan full
disclosure (pengunkapan penuh) dan mencerminkantrade off penilaian,
yaitu informasi harus dapat memengaruhi keputusan pemakai dan informasi harus
dapat di pahami dengan memadatkan penyajian.
F. Teknik akuntansi keuangan pemerintah
Terdapat beberapa teknik akuntansi keuangan yang dapat diadopsi sektor
public yaitu:
1) Akuntansi
Anggaran
2) Akuntansi
Komitmen
3) Akuntansi
Dana
4) Akuntansi
Kas
5) Akuntansi
Akrual
Pada
dasarnya kelima teknik akuntansi tersbut tidak bersifat mutually
exclusive. Artinya, penggunaan salah satu teknik akuntansi tsb tidak
menolak penggunaan teknik yang lain. Dengan demikian, suatu organisasi
dapat menggunakan teknik akuntansi yang berbeda – beda, bahkan dapat
menggunakannya kelima teknik dalam waktu yang bersamaan.
Akuntansi
kas, akuntansi akrual, dan akuntansi komitmen berbeda satu dengan lainnya
karena adanya perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya. Dalam hal
pengakuan pendapatan, pada dasarnya terdapat dua langkah yang mempengaruhi
pencatatan, yaitu pada saat barang dikirim dan faktur dikeluarkan, dan pada
saat barang dikirim dan faktur dibayar.
1. Akuntansi
anggaran
Akuntansi
anggaran ( budgetary accounting ) mengacu pada praktik yang dilakuakan oleh
banyak organisasi pemerintahan, khususnya pemerintah dalam upaya menyajikan
akun-akun operasinya dengan menggunakan format yang sama dengan anggarannya.
Tujuan praktik ini adalah untuk menekankan peranan anggaran dalam siklus
perencanaan-pengendalian-pertanggungjawaban.
Ide dibalik
akuntansi anggaran ini adalah untuk kemudahan. Kesulitan biasanya muncul karena
organisasi yang berbeda biasanya mengadopsi format pelaporan yang berbeda pula.
Hal ini disebabkan oleh suatu fakta bahwa perbedaan intrinstik antara jasa yang
diberikan dalam organisasi yang berbeda telah tercermin dalam anggaran mereka.
Hasil yang
lebih bermakna dapat diperoleh dengan membuat akun-akun anggaran yang
diklasifikasikan dengan cara tertentu yang spesifik terhadap jasa tertentu
namun hal ini menyebabkan ketidakseragaman dalam format akuntansi anggaran. Ada
masalah signifikan bahwa organisasi yang berjenis sama dan memberikan jasa yang
sama mungkin memiliki perlakuan yang berbeda walaupun akuntansi anggaran telah
diadopsi oleh mereka. Hal ini timbul karena ada dua masalah, yaitu :
a.
Level agregasi
b.
Perbandingan antara anggaran dan aktual yang terjadi
Contoh yang
baik di mana level agregasi yang diadopsi oelh akun-akaun anggaran mempengaruhi
daya bandingnya ada di pemerintah daerah. Satu otoritas mungkin menerbitkan
akun-akun anggarannya untuk jasa pendidikan secara keseluruhan.
Kekurangan
lain dari akuntansi anggaran terletak pada seberapa sering. Atau seberapa
intensifkah laoran keuangan membandingkan antara anggaran dengan yang aktual
terjadi dan menjelaskan perbedaannya. Banyak organisasi yang membuat akun-akun
anggaran seiring dengan anggaran namun hanya membandingakan dua diantaranya
secara global. Contoh, akun-akun dan anggaran mungkin saja dibuat secara detail
tetapi hanya total pembelanjaan bersih untuk setiap divisi yang memberikan jasa
tersebut saja yang dibandingkan dengan anggaran, menunjukan apakah ada
pembelanjaan yang kurang atau berlebih untuk semua akun, namun hanya untuk
menjelaskan perbedaan yang signifikan. Perbedaan yang jumlahnya melebihi
presentase atas anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya namun tidak dapat
dijelaskan oleh perubahan tingkat harga umum.
c.
Logika dari akuntansi anggaran
Logika dari
akuntansi anggaran adalah bahwa anggaran dan akun-akun harus dibandingkan
secara berkesinambungan sehingga tindakan dapat diambil untuk memperbaiki
perbedaan tersebut.hal ini berlaku bagi pengguna eksternal dan internal dari
informasi. Dengan melaporkan hanya dua kolom ( anggaran dan aktual saja), tidak
hanya tujuan utama dari akuntansi anggaran ini saja yang tidak dapat tercapai,
melainkan akan memerlukan banyak waktu untuk menjawab pertanyaana pengguna yang
spesifik atas perbedaan yang dapat di hindarkan apabila akun-akun itu sendiri
telah menyediakan analisis yang releven. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah
bahwa akuntansi anggaran lebih berfokus pada bentuk akunnya dari pada isinya.
2.
Akuntansi komitmen
Akuntansi
komitmen ( commitment accounting ) dapat digunakan bersama, baik dengan basis
akuntansi kas maupun akrual. Karena tidak masuk akal untuk menggunakan
akuntansi komitmen tersebut untuk beban karyawan, maka akuntansi komitmen hanya
mencakup salah satu bagian kecil dalam anggaran organsisasi. Sebagai
konsekuensinya, akuntansi komitmen ini hanya merupakan subsistem dalam sistem
akuntansi utama organisasi. Meskipun demikian, akuntansi komitmen ini dapat
menjadi sangat penting, terutama bagi pemegang anggaran.
Akuntansi
komitmen mengakui transaksi ketika organisasi telah memiliki komitmen untuk
melaksanakan transaksi tersebut. Ini berarti bahwa transaksi tidak diakui
ketika ada penerimaan atau pengeluaran kas, juga bukan pada saat faktur
diterima atau dikirimkan, namun pada saat yang lebih awal, yaitu pada saat
pesanan dibuat atau diterima.
Sebagai
contoh, misalnya manajer memesan 100 kotak kapur tulis. Manajer ini telah
menentukan pemasok mana yang akan dipilih dan harga sekarang dari kapur ini,
misalnya adalah Rp. 5000 per kotak. Ketika pesanan dibuat dan
dikirimkan kepada pemasok untuk 100 kotak kapur dengan harga Rp. 5000 per
kotaknya, manejer mendebit beban. Ada bermacam-macam faktor yang mempengaruhi
jumlah dari faktur yang kemudian akan diterima, seperti mislanya pemasok tidak
memilki 100 kotak kapur, harga yang kemudian berubah atau asumsi harga yang
salah dari manager.
Maka
kreditnya tidak menuju pada pemasok ( bukan utang atau kas yang diberikan
kepada pemasok) namun pada akun pemesanan sebagai berikut :
Kapur 500.000
Pesanan
kepada
pemasok 500.000
Ketika
faktur atas kapur tersebut sudah diterima, maka jurnalnya menjadi :
Pesanan
kepada pemasok 500.000
Utang
kepada
pemasok 500.000
Kalau barang
yang dikirimkan atau jumlah fakturnya lebih atau kurang dari jumlah yang
dicatat dalam suatu pesanan, jurnal koreksi harus dibuat, misalnya ternyata
harga kapur tersebut bukan Rpp.5000, tetapi Rp 5.500, maka jurnlanya sebagai
berikut :
Pesanan
kepada
pemasok 500.000
Kapur 50.000
Utang kepada
pemasok 550.000
Dengan
menggunakan sistem ini, organisasi mengakui pesanan sebagai komitmen untuk
menimbulkan pengeluaran dan akun ini mencatat komitmen secara berkesinambungan.
Kritik atas akuntansi komitmen
Fungsi utama
dari akuntansi komitmen adalah dalam kontrol anggaran. Gagasannya adalah bahwa
akun-akun bulanan yang mencatat hanya faktur yang diterima atau dibayar
memberikan hanya sedikit nilai terhadap proses pengambilan keputusan. Agar
manajer dapat mengendalikan anggraan mereka, mereka perlu mengetahui seberapa
besar anggaran yang telah menjadi komitmen dalam hubungan dengan pesanan yang
dibuat. Kalau manajer hanya menerima akun-akun yang emncakup penerimaan dan
pembuatan faktur saja, maanjemen dapat dengan mudah menjadi terlalu terpaku atau
terlalu berkomitmen ( over commited) kepada anggarannya. Tentu saja manajer
yang berhati-hati akan mengetahui bahwa akun-alun tersebut tidak memasukan
pesanan yang telah dibuat namun fakturnya belum diterima, dan akan membuat
catatan meraka sendiri mengenai hal ini sehingga mereka tidak membuat anggaran
mereka over committed.
Karena
berkaitan dengan fungsi utamanya, amak akuntansi komitmen berfokus pada pesanan
yang telah dibuat. Pesanan yang diterima yang berhubungan dengan pendapatan,
tidak akan di catat samapi faktur dikirimkan. Masalah pengendalian anggaran
tidak mempengaruhi pendapatan dengan cara yang sama seperti halnya pengendalian
anggaran memenuhi beban.
Walaupun ada
kasus yang menyatakan bahwa akuntansi komitmen meningkatkan pengendalian anggaran
adalah baik, ada masalah yang turut terlibat dalam mengadopsi akuntansi
komitmen ini dalam akun-akun. Masalah ini adalah bahawa pos tertentu yang telah
di dukung oleh pengiriman pesanan akan dicatat sebagai beban. Secara umum,
tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan dan pesanan tersebut dapat di
batalkan dengan mudah. Maka sulit untuk menerima bahwa pesanan ini adalah beban
untuk pariode akuntansi di mana pesanan tersebut baru dibuat.
Terdapat
banyak masalah yang timbul dalam akuntansi berbasis akrual yang lebih berbahaya
ketika organisasi menerapkan sistem akuntansi komitmen ini. Misalnya, ada
manajer yang anggarannya masih di bawah batas maksimal sebulan sebelum akhir
tahun anggraan. Manajer mengetahui bahwa level normal dari pembelanjaan akan membuat
pengeluaran anggaran terlalu rendah ( under-spent) dan hal ini dapat
menyebabkan anggaran tahun berikutnya menjadi berkurang. Dalam akuntansi
akrual, untuk memastikan bahwa seluruh anggaran di belanjakan, maka pesanan
tambahan akan diajukan dan faktur yang diterima akan dicatat. Hal
ini menjadi masalah, namun setidaknya dibatasi oleh waktu mulai dari pesanan
diajukan sampai dengan faktur tersebut diterima.
Jika
menggunakan akuntansi komitmen, manajer dapat dengan mudah mengeluarkan pesanan
saat mendekati akhir tahun anggaran untuk menghabiskan anggaran tersebut.
Sementara, kecil kemungkinannya untuk mencegah pesanan dibatalkan setelah tahun
anggaran dalam akun-akun tertentu.
Jika
akuntansi komitmen diadopsi selama tahun anggaran, konveksi dari akuntansi
komitmen menjaid akrual biasa pada akhir tahun adalah sebagai berikut :
Pesanan yang
dibuat xxx
Belanja
ABC xxx
Belanja
XYZ xxx
Jurnal ini
dibuat untuk pesanan yang telah dibuat namun fakturnya beluum diterima pada
akhir tahun. Jurnal ini akan dibalik dalam tahun anggaran yang baru sehingga
akun yang di catat kembali menjadi komitmen yang di catat.
3.
Akuntansi dana
Sumber daya
keuangan berupa dana yang disediakan untuk digunakan oleh organisasi nirlaba
atau institusi pemerintah biasanya mempunyai keterbatasan penggunaan dalam arti
dana-dana tersebut dibatasi penggunaannya untuk tujuan atau aktivitas tertentu
yang terkadang merupakan syarat dari pihak eksternal yang merupakan penyedia
dana.
Tidak
seperti perusahaan swasta yang mencari laba, organisasi pemerintah mempunyai
tujuan-tujuan yang spesifik. Dengan latar belakang seperti itu perusahaan
swasta dapat mengyunakan sumber daya yang dimiliki untuk keperluan apapaun yang
penting bagi meraka adalah adanya laba yang berbeda dengan organisasi pemerintah
dimana sumber daya yang ada harus digunakan dengan tujuan tertentu.
Contohnya
pemerintah meneriman pinjaman darri worl bank ( bank dunia ) sebesar RP.10
miliar untuk pembangunan jalan dan jembatan. Maka, tidak ada pilihan lain bagi
pemerintah selain menggunakan dana RP. 10 miliar tersebut
untuk pembangunan jembatan dan jalan.
Secara umum,
sangat lazim jika dari keseluruhan dana yang dipunyai organisasi pemerintah,
masing-masing mempunyai tujuan tersendiri dalam penggunaannya, baik karena
faktor eksternal ( pembatansan eksternal ) faktor internal ( perencanaan
manajeman ), merupakan karena peraturan.
Untuk
mengakomodasi keadaan itu, organisasi pemerintah membuat dana-dana (funds)
dalam sistem akuntansinya. Pemasukan yang dimiliki organisasi pemerintah
kemudian diklasifikasikan ke dalam dana-dana tersebut sesuai dengan tujuan dan
maksud tertentu. Sistem dana ini dimaksudkan sebagai alat kontrol apakah suatu
dana tertentu telah digunakan sesuai dengan tujuannya.
Adanya
keterbatasan penggunaan dana memberikan implikasi akan suatu kewajiban untuk
memberikan pertanggungjawaban kepada pihak penyedia dana ( donatur). Oleh
karena itu organisasi-organisasi nirlaba dan institusi pemerintah menggunakan
akuntansi dana ( funds accounting ) untuk mengontrol dana yang terikat atau
dibatasi penggunaannya(restriced funds) tersebut sekaligus untuk menjamin
adanya ketaatan atas persyaratan yanga ada.
Dana adalah
sebuah kesatuan akuntansi tersendiri yang terpisah berdasarkan tujuan tertentu.
Dalam satu dana itu, terdapat kesatuan akun sendiri yang terdiri atas aset (
aktiva). Kewajiban dan ekuitas dana.
Penggunaan
istilah dana bagi organisasi nirlaba dan institusi pemerintah berbeda dengan
istilah dana yang sering digunakan oleh entitas swasta. Bagi perusahaan
komerisal, dana adalah bagian dari aktivanya yang dicadangkan karena akan di
gunakan atau dialokasikan untuk tujuan tertentu. Sedangkan bagi organisasi
nirlaba dan kalangan instansi pemerintah, dana adalah suatu entitas akuntansi
tersendiri.
Dari
kesatuan dana-dana yang dimiliki organisasi pemerintah dapat digolongkan menjadi
dua yaitu:
·
Dana yang bisa dibelanjakan ( expendable funds)
Dana yang disediakan untuk membiayai
aktivitas-aktivitas yang bersifat non-business yang menjadi bagian dari tujuan
organisasi pemerintah.
·
Dana yang tidak bisa dibelanjakan (nonexpendable
funds)
Dana yang
dipisahkan untuk aktivitas-aktivitas yang bersifat bisni. Digunakan sebagai
pendukung dari expendable funds.
a. Persamaan
Akuntansi Dana
Dalam
akuntansi dana dikenal dnegan persamaan akuntansi sebagai berikut :
AKTIVA = KEWAJIBAN +EKUITAS DANA
Persamaan tersebut tentu saja
berbeda dengan persamaan akuntansi yang kita kenal pada akuntansi keuangan yang
digunakan dalam perusahaan komersial yang berupa :
AKTIVA = KEWAJIBAN +EKUITAS
disini
terdapat perbedaan yang mendasar antar ekuitas dana dan ekuitas. Di perusahaan
selisih antara aktiva dan utang adalah ekuitas yang menunjukan adanya
kepemilikan pada perusahaan tersebut oleh pemegang sahamnya. Sementara itu, di
organisasi pemerintah, ekuitas dana tidak menunjukan adanya kepemilikan
siapapun karena memang tidak ada kepemilikan individu dalam suatu organisasi
pemerintah.
b. Basis
Akuntansi dan Fokus Pengukuran
Dalam
akuntansi dana dikenal istilah basis akuntansi dan fokus pengukuran . basisi
akuntansi menentukan kapan transaksi dan peristiwa yang terjadi diakui. Contoh,
bila organisasi mengadopsi basis akrual penuh, transaksi diakui ketika
transaksi tersebut memiliki dampak ekonomi yang subtantif. Kalau yang diadopsi
adalah basis kas, transaksi diakui kalau kas yang berhubungan dengan transaksi
tersebut diterima atau dibayarkan.
Fokus pengukukurana
dari suatu entitas akuntansi menentukan apa yang akan dilaporkan , dengan kata
lain jenis aktiva dan kewajiban apa saja yang diakui secara akuntansi dan di
laporkan dalam neraca. Konsep basis akuntansi dan fokus pengukuran ini
berhubungan erat dan pemilihan salah satu akan mengimplikasikan pemilihan yang
lain.
Contoh kalau
basis kas yang dipilih, maka fokus pengukurannya juga atas kas saja, sehingga
implikasinya hanya aktiva lancar kas yang di laporkan dalam neraca. Perubahan
dalam aktiva tetap dan kewajiban jangka panjang tidak diakui.
Misalnya
sebuah organisasi membeli kendaraan seharga Rp.200 juta, jurnal yang terjadi
kalau menggunakan basis kas dengan fokus pengukuran kas jangka pendek adalah.
Belanja kendaraan 200.000.000
Kas 200.000.000
Dengan cara
tersebuut pemerintah tidak akan melaporkan kendaraan sebagai aktiva di
neracanya. Pemerintah akan mencatat baik kenaikan maupun penurunan kas di
laporan Pendapatan dan Belanja ( fund’s statement of revenues and expenditure )
atau laporan yang sebanding yang menjelaskan perubahan dlaam saldo dana.
Dampaknya, kendaraan akan dibebankan seluruhnya pada waktu dibeli. Yang
nantinya akan ditutup ke ekuitas dana ( fund balance).
Jika suatu
entitas mengadopsi basis akrual penuh seperti diharuskan untuk perusahaan, maka
fokus pengukurannya biasanya meliputi smeua sumber daya ekonomi dan neracanya
akan melaporkan semua aktiva dan kewajiban, baik lancar maupun tidak
lancar.perubahan dalam aktiva tetap bersih dan kewajiban jangka panjang diakui
sebagai pendapatan atau beban. Misalnya, sebuah organisasi membeli kendaraan
seharga Rp 200 juta, jurnal yang terjadi kalau menggunakan basis akrual penuh
adalah :
Kendaraan 200.000.000
Kas 200.000.000
Di banyak
lingkungan pemerintahan, basis ekuntansi dan fokus pengukuran menjadi
permasalah tersendiri yang sering kali menjadi perdebatan. Hal tersebut muncul
karena banyak entitas pemerintahan yang menggunakan anggaran dengan berbasis
kas sehingga dibutuhkan data realisasi anggaran yang berbasis kas pula. Dalam
konteks tersebut, dikembangkanlah basis akuntansi berupa basis kas yang akan
menghasilkan informasi yang bersifat jangka pendek. Permaslahan
muncul karena entitas tersebut juga dituntut untuk menyusun neraca yang juga
menyajikan informsi yang bersifat jangka panjang ( aktiva tetap dan utang jangka
panjang). Dengan kata lain. Dalam lingkungan pemerintahan seperti itu, ada
tuntutan untuk menggunakan basis kas dengan fokus pengukuran jangka panjang.
Dari sinilah berkembang basis akuntansi yang disebut dengan basis kas yang
dimodifikasi ( cash modified basis).
Dengan basis
kas yang dimodifikasi tersebut, transaksi pembelian kendaraan senilai Rp. 200
juta akan dicatat dalam dua kali penjurnalan , yaitu :
(1) Belanja
kendaraan 200.000.000
Kas 200.000.000
(2) Kendaraan 200.000.000
Kas 200.000.000
Jurnal kedua
dilakukan untuk memenuhi tuntunan fokus pengukuran jangka panjang.
Terlepas
dari apakah suatu entitas melaporkan aktiva dan kewajiban jangka panjang di
neraca dananya, entitas tersebut harus melakukan kontrol akuntansi atas aktiva
dan kewajiban tersebut. Manajemen dan konstituen lain mungkin ingin tahu dengan
semua sumber daya dan kewajiban entitas tersebut dan tidak hanya ingin tahu
atas aktiva dan . kewajiban yang ada di neraca saja, oleh karena itu, entitas
wajib membuat catatan
akuntansi
atas aktiva dan kewajiban serta memasukan dalam laporan keuangan suatu skedul
yang tidak hanya menyatakan mengenai aktiva dan kewajiban tersebut namun juga
menunjukan perubahannya dalam tahun tersebut.
4.
Akuntansi kas
Penerapan
akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran
dicatat pada saat kas dikeluarkan. Kelebihan cash basis adalah
mencerminkan pengeluaran yang riil, actual, dan objektif. Namun, GAAP tidak membenarkan pencatatan dengan dasar kas karena tidak
dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Dengan cash basis tingkat
efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan, program, aktivitas tidak dapat diukut
dengan baik.
Sebagai contoh, penerimaan kas dari pinjaman akan dicatat sebagai
pendapatan (revenue) bukan utang. Untuk mengoreksi hal tersebut
kebanyakan sistem akuntansi kas tidak hanya mengakui kas saja tapi juga
mengakui aktiva dan utang yang timbul sebelum terjadi transaksi kas. Namun,
koreksi semacam ini tidak dapat mengubah kenyataan setiap waktu,obligasi yang
beredar dalam bentuk kontrak atau order pembelian yang dikeluarkan tidak tampak
pada catatan akuntansi. Konsekuensinya adalah saldo yang tercatat akan dicatat
overstated. Hal tersebut dapat mengakibtkan pemborosan anggaran.
5.
Akuntansi akrual
Akuntansi
akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi kas. Teknik akuntansi akrual
diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya,
akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, social,
politik.
Basis akrual
diterapkan agak berbeda antara properiority fund (full accrual) dan governments
fund(modified accrual) karena biaya (expense) diukur
dalam properiority fund, sedangkan expendituredifokuskan
pada general fund.
Expense adalah
jumlah sumber daya yang dikonsumsi selama periode akuntansi. Expenditure adalah
jumlah kas yang dikeluarkan dan atau dialokasikan selama periode akuntansi.
Karena governments fundtidak memiliki catatan modal dan utang
(dicatat dan dikategorikan dalam aktiva tetap dan utang jangka panjang),
expenditure yang diukur, bukan expense.
Berbeda
dengan governments fund, yang menjadi kepentingan properiority
fund dan juga organisasi bisnis adalah net income. Full
accrual accounting digunakan untuk mencatat revenue ketika diperoleh (earned)
dan biaya (expense) pada saat terjadi (incurred). Dengan kata lain, biaya dicatat ketika utang terjadi tanpa memandang kapan
pembayaran dilakukan.
Pada
governmental fund, hendaknya digunakan modified accrual basis. Expenditure di
– accrued tetapirevenue dicatat berdasarkan cash
basis yaitu pada saat diterima bukan pada saat diperoleh. Pendapatan seperti
PPN, PPh, dan fee retribusi dihitung pada saat kasnya. Salah satu pengecualian
adalah property tax(PBB) yang diaccrued karena jumlahnya dapat
diestimasi secara lebih pasti.
Pengaplikasian accrual
basis dalam akuntansi pemerintahan pada dasarnya adalah untuk
menentukancost of service dan charging of service yaitu
untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan
public serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan ke publik.
Hal ini
berbeda dengan tujuan pengaplikasian accrual basis dalam
sektor swasta yang dapat digunakan untuk mengetahui dan membandingkan besarnya
biaya terhadap pendapatan (proper matching cost against revenue).
Perbedaan ini disebabkan karenan pada sektor swasta orientasi lebih difokuskan
pada usaha untuk memaksimumkan laba (profit oriented) sedangkan pada pemerintahan
orientasi difokuskan pada optimalisasi pelayanan publik (public service
oriented).
Perbedaan antara akuntansi dengan cash basis dengan accrual
basis adalah:
1. Basis kas: Penerimaan kas – Pengeluaran kas = Perubahan kas
2. Basis
akrual: Pendapatan (income) – biaya – biaya = Rugi/laba
(suplus/deficit)
3. Pemdapatan (income)
: penerimaan kas selama satu periode akuntansi – saldo awal piutang + saldo
akhir piutang
4. Biaya : kas yang
dibayarkan selama satu periode akuntansi – saldo awal utang + akhir utang.
Akuntansi
berbasis akrual membedakan antara penerimaan kas dan hak untuk mendapatkan kas,
serta pengeluaran kas dan kewajiban untuk membayarkan kas. Oleh karena itu,
dengan system akrual pendapatan dan biaya diakui pada saat diperoleh (earned) atau
terjadi (incured) tanpa memandang apakah kas tersebut diterima atau
dikeluarkan.
Beberapa
Negara telah mereformasi akuntansi pemerintahan di lingkungan mereka, terutama
perubahan dari cash basis ke accrual basis. New Zealand merupakan contoh Negara
yang sukses menerapkan system accrual basis yang sudah dilakukan sejak tahun
1991. sistem akuntansi yang diterapkan di Negara ini telah mampu memberikan
kontribusi yang besar dalam menghasilkan informasi yang lebih komprehensif
dibandingkan dengan sistem cash basis dalam hal kuantitas dan
kualitasnya. Tujuannya pengenalan accrual basis ini adalah untuk memfasilitasi
transparansi yang lebih besarpada organisasi pemerintah dan meningkatkan
efisinsi dan efektifitas. Sementara itu, beberapa Negara Uni Eropa lainnya
masih mengendalikan pengeluarannya dengan menggunakan cash basis.
Beberapa
kasus menunjukkan bahwa reformasi ke arah accrual basis ternyata tidak
seluruhnya menjamin keberhasilan. Kasus yang terjadi di Italia, pengenalan
terhadap accrual basis memberikan kotribusi yang kurang signifikan
terhadap transparasi, efisiensi, dan efektifitas organisasi publik di Negara
tersbut. Perlu analisis yang mendalam
dan kompleks terhadap berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhinya, salah
satunya adalah faktor sosiologi Negara tersebut.
Perubahan
dari cash basis ke accrual basis memang
tidak dapat dilakukan secara terburu – buru.
Single
Entry dan Doubled Entry
Single entry pada awalnya
digunakan sebagai dasar pembukuan dengan alasan utama demi kemudahan dan
kepraktisan. Seiring dengan semakin tingginya tuntutan diciptakannya good
governance yang berarti tuntutan adanya transparansi dan akuntabilitas
dalam pengelolaan keuangan organisasi sektor publik, perubahan sistem single
entry menjadi doubled entry dipandang sebagai solusi mendesak untuk diterapkan.
Hal tersebut dikarenakan penggunaan single entry tidak dapat
memberikan informasi yang komprehensif dan mencerminkan kinerja yang
sesungguhnya.
Pengaplikasian pencatatan transaksi
dengan sistem double entryditujukan untuk menghasilkan laporan
yang auditable dan traceable. Kedua hal ini merupakan faktor utama
untuk menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada
publik. Dengan sistem double entry, maka dapat dilakukan pengukuran
kinerja secara lebih tepat.
BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
Fokus akuntansi keuangan pemerintahan adalah pemberian laporan keuangan kepada pihak ekternal organisasi. Dimensi kualitas laporan keuangan sektor
public menjadi sangat penting bagi pihak – pihak yang menjadikan laporan
keuangan sebagai dasar untuk pembuatan keputusan ekonomi, social, dan politik.
Namun demikian untuk menghasilkan laporan keuangan sektor public yang relevan
dan handal terdapat beberapa fokus penting di dalam sistem
akuntansi yaitu bagimana karakteristik keuangan dan laporan keuangan, basis dan
dasar akuntansi.
Pada dasarnya terdapat beberapa teknik akuntansi keuangan yang dapat
diadopsi oleh organisasi sektor publik untuk memfasilitasi dihasilkannya
laporan keuangan. Teknik akuntansi keuangan
tersebut akuntansi anggaran, akuntansi komitmen, akuntansi kas, akuntansi
akrual, dan akuntansi dana. Masing – masing teknik akuntansi tersebut memiliki
kelebihan dan kekurangan dan sebenarnya di antara kelima teknik tersebut tidak
bersifat mutually exclusive. Dalam berbagai teknik akuntansi
tersebut terdapat perbedaan proses maupun cara yang digunakan untuk melakukan
kegiatan akuntansi pemerintahan.
Teknik akuntansi keuangan yang cukup mudah dan sederhana serta banyak
digunakan adalah akuntansi kas. Akan tetapi, seiring dengan adanya reformasi pemerintahan,
terjadi pula pergeseran dari sistem akuntansi kas menjadi sistem akuntansi
akrual atau akrual modifikasian.
DAFTAR PUSTAKA
Nordiawan, Deddi,’’ akuntansi sektor publik’’,
salemba empat, jakarta 2008.
Mardiasmo.
2002. Akuntansi Sektor Publik.
Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
Sumber lain:
.
0 galau-ers:
Post a Comment